Ilmuwan RI Perkenalkan Alat Pemindai Otak 4 Dimensi

Ilmuwan Indonesia, Warsito P Taruno, untuk pertama kali mempublikasikan hasil temuannya, yaitu alat pemindai aktivitas otak yang diberi nama 4D Brain Activity Scanner berbasis Electrical Capacitance Volume Tomography (tomografi kapasitansi listrik berbasis medan listrik statis).

Temuannya ini telah dipatenkan di lembaga paten dunia WIPO/PTO tahun 2006 pada International Symposium on Biomedical Imagingyang diselenggarakan oleh IEEE di San Francisco, Amerika Serikat, pada 7-11 April 2013.

Untuk diketahui, IEEE merupakan organisasi ilmiah profesional internasional terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 425.000 anggota dari 160 negara. Ruang lingkup aktivitasnya mencakup pengembangan inovasi teknologi termaju di hampir seluruh bidang, membuat standarisasi teknologi, dan menggelar aktivitas profesional dan pendidikan.

"ECVT digunakan untuk mengukur sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan dari aktivitas otak manusia dan merekonstruksi citra volumetrik-nya," kata Warsito P Taruno, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.

Ini teknologi pertama di dunia yang bisa melakukan pemindaian terhadap aktivitas otak manusia secara 4D dan real-time. Dalam aplikasinya, ini bisa dipakai untuk melakukan studi terhadap otak manusia (neuroscience) dan menangkap abnormalitas yang terjadi pada otak akibat gangguan seperti eplepsy, Alzheimer. 

Dalam kesehariannya, pria kelahiran Solo 46 tahun yang lalu itu
menjabat direktur eksekutif CTECH Labs Edwar Technology, sebuah lembaga riset swasta yang fokus pada pengembangan teknologi di bidang pemindaian untuk industri dan kedokteran, serta teknologi kesehatan untuk terapi dan diagnostik penyakit kanker.

CTECH Labs berkantor di komplek Business Technology Incubation Center (BTIC) di kawasan bisnis baru Alam Sutera, Tangerang Selatan, yang dikelola oleh Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI).

Terinspirasi oleh Silicon Valley, Palo Alto, lembaga ini ditujukan mempromosikan hasil riset untuk aplikasi di industri dan mendorong munculnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tinggi di Tanah Air. (umi)

sumber: viva news

Selengkapnya...

Internet Gratis DKI di Sejumlah Titik

Akses internet cepat dan terjangkau sudah menjadi kebutuhan warga Ibukota. Tak hanya di tempat beraktivitas sehari-hari seperti kantor, kampus, atau pusat perbelanjaan, keberadaan fasilitas akses internet cepat juga dibutuhkan saat warga tengah melakukan mobilitas atau berada di perjalanan.  

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menjawab kebutuhan tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas hotspot dan wireless fidelity (WiFi) di sejumlah ruas jalan protokol yang mulai dapat dimanfaatkan warga Jakarta sejak September lalu. 

Pemanfaatan fasilitas ini bersifat umum dan tak terbatas. Selain para pengguna bus Transjakarta di koridor I, III dan IX, yang haltenya memang berada di kedua ruas jalan tersebut, masyarakat lain yang kebetulan melintas di Jalan Sudirman - Jalan Thamrin dan Jalan S. Parman Grogol - Jalan Gatot Subroto - Jalan MT Haryono juga dapat memanfaatkan fasilitas ini. 

Akses Cepat

Layanan hotspot dan WiFi ini dapat digunakan hanya dengan mengakses service set identification (SSI): DKI _Freehotspot_nama lokasi. Sebagai ilustrasi, warga yang sedang berada di sekitar Bank Indonesia dapat mengakses SSI: DKI_Freehotspot_BankIndonesia. Sementara itu, warga yang sedang berada di sekitar Sarinah dapat mengakses SSI: DKI_Freehotspot_Sarinah, dan seterusnya. 

Warga yang melintasi ruas-ruas jalan di atas, dapat langsung mengaktifkan akses tersebut lewat ponsel atau tablet mereka. Selanjutnya, mereka dapat bebas “berselancar” lewat browser, membaca situs berita atau media sosial. 

Tak hanya itu, warga yang mengakses layanan ini juga berkesempatan membuka video streaming melalui situs youtube.com. Berdasarkan percobaan akses yang dilakukan Media Jaya, gambar yang dihasilkan lewat streaming tersebut dapat dikategorikan berkualitas baik, artinya tidak patah-patah (buffering). Begitupula saat dicoba untuk mendownload aplikasi lewat Google Play, tidak ditemukan kendala yang berarti. 

Tersedianya layanan hotspot dan wifi dengan kecepatan yang cukup memadai ini tentu menjadi kabar baik bagi warga Jakarta. Apalagi, fasilitas layanan ini memiliki kapasitas unggah (upload) maupun unduh (download) dalam rentang 10-20MBPS.(WEBTORIAL)

sumber:  vivanews Selengkapnya...

Ini Paket Internet Tercepat di Dunia

Layanan akses Internet super cepat besutan Google, Google Fiber, segera mendapat saingan.

Perusahaan teknologi asal Jepang, Sony, telah merilis Nuro, layanan akses Internet berkecepatan 2 Gb per detik (Gbps), dua kali lebih cepat dibanding kecepatan maksimal Google Fiber yang mencapai 1 Gbps.

Sayangnya, untuk saat ini, Sony hanya menawarkan layanan ini kepada sebuah penyedia Internet untuk UKM, apartemen, dan rumahan di Tokyo serta enam distrik lain di Jepang. Bukan di Indonesia.

Biaya langganannya cukup terjangkau, US$50, setara Rp485 ribu per bulan, dengan kontrak dua tahun.

Slashgear melansir, Selasa 16 April 2013, pelanggan juga bisa membayar US$540, setara Rp5,2 juta, untuk instalasi, yang membebaskan tanpa kontrak, jika mengajukan layanan Internet secara online.

Penyedia layanan Internet super cepat Nuro menggunakan GPON,Gigabit-capable Passive Optics Network, sebuah akses jaringan fiber optik khusus untuk pengguna yang mampu mengunduh hingga 2,4 Gb per detik.

Meski menawarkan kecepatan akses super cepat, umumnya komputer yang ada baru mampu menerima akses 1 Gbps, meskipun melalui kabel fiber optik.

Bandingkan dengan tarif di Indonesia. Kocek sekitar Rp500 ribu, pelanggan paling maksimal mendapatkan kecepatan up to 6 Mbps, yakni paket Fastnet Commercial milik First Media, tepatnya Rp595 ribu. Itu pun berbasis sharing alias berbagi kecepatan dengan pelanggan lain, tidak melulu mendapat kecepatan maksimal 6 Mbps.

Sementara itu, pelanggan Telkomspeedy harus merogoh kocek lebih dalam, yaitu Rp645 ribu per bulan, untuk kecepatan yang lebih lamban, maksimum 1 Mbps. (art)
sumber:  vivanews Selengkapnya...

Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan RI, China

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik tetap stabil tahun ini. Namun pertumbuhan beberapa negara, termasuk Indonesia, diperkirakan sedikit melemah.

Menurut laporan terbarunya mengenai perkembangan ekonomi regional, seperti dikutip kantor berita Reuters, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Sempat diperkirakan tumbuh 6,3 persen, Bank Dunia meralatnya menjadi 6,2 persen, atau melemah 0,1 persen. 

Penurunan ini, lanjut laporan Bank Dunia, dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan investasi. Situasi itu sudah diperkirakan sebelumnya. Namun, sejumlah tetangga Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia, diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

Selain Indonesia, Bank Dunia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China, yang merupakan motor utama pertumbuhan Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi di Negeri Tembok Besar itu tahun ini juga diperkirakan melemah 0,1 persen, dari 8,4 persen menjadi 8,3 persen. Pelemahan ini terkait upaya pemerintah dalam merestrukturisasi ekonominya.

Secara umum, Asia Timur dan Pasifik kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global. Tingkat pertumbuhannya pada 2012 mencapai 7,5 persen, melebihi kawasan-kawasan lain. Ini didorong menguatnya tingkat permintaan domestik masing-masing negara. 

Namun, Bank Dunia memperingatkan perekonomian negara-negara di Asia Pasifik bisa berisiko terlalu panas (overheating) saat ekonomi global mulai pulih dari resesi. Bila permintaan global terus bertambah dan permintaan domestik juga menguat, ekonomi beberapa negara bisa mengalami kelebihan kapasitas produksi saat ini, saat kesenjangan output dan input mulai terasa di beberapa negara. 

"Sebagian besar negara di Asia Timur yang tengah berkembang sebenarnya sudah cukup siap mengantisipasi gejolak eksternal, namun langkah-langkah untuk menggenjot permintaan kini sudah kontra produktif dan ini bisa menambah tekanan inflasi," kata Kepala Ekonom Bank Dunia kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bert Hofman, dalam keterangannya kepada VIVAnews. 

"Rebound yang kuat dalam aliran modal masuk ke kawasan ini terkait kebijakan pengendalian moneter di AS, Uni Eropa, dan Jepang, bisa memperkuat risiko kredit dan harga aset," lanjut Hofman.  (umi)

sumber: vivanews Selengkapnya...

Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Masih Tertinggi se-Dunia

Asia Timur dan Pasifik kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global. Tingkat pertumbuhannya pada 2012 mencapai 7,5 persen, melebihi kawasan-kawasan lain. 

Demikian ungkap data Bank Dunia atas perkembangan terkini ekonomi tingkat regional. Saat perekonomian global mulai pulih dari resesi, pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik tahun 2013 diproyeksi naik menjadi 7,8 persen, dan sedikit melemah 7,6 persen pada 2014. 

"Kawasan Asia Timur dan Pasifik menyumbang sekitar 40 persen dari pertumbuhan global pada 2012. Ekonomi dunia terus bergantung pada pertumbuhan di kawasan itu, di mana kepercayaan investor melonjak dan pasar-pasar keuangan tetap solid," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg, dalam keterangan tertulis dari Singapura kepada VIVAnews hari ini. 

Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik dipengaruhi permintaan domestik yang kuat. Kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong konsumsi dan investasi di kawasan itu juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Negara-negara berpendapatan menengah mengalami pertumbuhan yang baik. Di luar China, perekonomian negara-negara itu rata-rata tumbuh 6,2 persen pada 2012, naik cukup signifikan dari 2011 yang sebesar 4,5 persen. 

Di China sendiri, yang selama ini dipandang sebagai motor perekonomian di Asia Pasifik, pertumbuhannya tahun kemarin melambat jadi 7,8 persen karena ada upaya-upaya penyeimbangan. Namun, pendapatan di kalangan rumah tangga di China naik lebih dari 9 persen sehingga mendukung konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 4,4 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional. 

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China akan tumbuh 8,3 persen pada 2013 dan 8 persen pada 2014. Bank Dunia optimistis bahwa perekonomian Asia Pasifik akan tumbuh stabil pada tahun-tahun mendatang. 

"Kini waktunya bagi negara-negara untuk mencurahkan perhatian dalam membantu warga yang masih miskin, dengan lebih banyak investasi yang lebih berkualitas untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif," kata van Trotsenburg.  (eh)

sumber: viva news Selengkapnya...

KPK Periksa Istri Mantan Presiden PKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap dan pencucian  kasus kuota impor daging sapi dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Hari ini, KPK memeriksa Sutiana Astika yang diketahui merupakan istri Luthfi.

Selain Sutiana, KPK juga memeriksa seorang pelajar. Kapala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha enggan menjelaskan keterkaitan pelajar itu dengan tersangka Luthfi. "Sutiana diperiksa terkait pencucian uang LHI," jelas Priharsa.

Priharsa kemudian menjabarkan saksi-saksi lain yang akan diperiksa, yakni Lusi Tiarani Agustine (ibu rumah tangga), Elly Halida (pejabat pembuat akta tanah), dan Giarti Andiningrum (Branch Manager Bank Muamalat). "Semua untuk tersangka LHI," imbuhnya.

Kemudian, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta untuk dua tersangka yaitu Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq. Diantaranya adalah Winson Ngan, Sony Putra Samapta, Dina Kardiena Hakim, Adi Radja, Andi Pakurimba Sose, dan Evi Anggraini. "Mereka diperiksa untuk tersangka AF dan LHI," imbuhnya.

Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini setelah KPK menangkap orang dekatnya, Ahmad Fathanah, akhir Januari lalu. Dari tangan Ahmad, KPK menyita uang Rp1 miliar yang diduga suap dari PT Indoguna Utama, importir daging sapi.

KPK juga menetapkan dua pejabat Indoguna Utama sebagai tersangka. Mereka adalah Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. (sj)

sumber: vivanews

Selengkapnya...

SISTEM KLIRING DAN PEMINDAHAN DANA ELEKTRONIK

1.Prinsip kliring
Pengertian umum kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.  Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring yang hiruk pikuk sering kali diibaratkan dengan suasana “pasar burung”.
Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada tanggal 4 Juni 1990 sistem otomasi  dapat diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL .
Pada tahun 1996 rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai 216.911 lembar per hari, dengan pertumbuhahan rata-rata dalam tiga tahun sekitar 6%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia karena keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek negatif berantai (systemic risk)
Sehubungan dengan itu, sesuai acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril Sabirin. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Klring Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantorkantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001 

2.Informasi pada check dan struktur kode mirc 

  

3. Sistem kliring data elekronik diindonesia  
 Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.^[1] Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.
Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

• Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.

• Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.

• Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwaBank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.

• Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.
Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertasdan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.

Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya sebagai berikut: Pecahan uang kertas dan uang logam beserta gambar

Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem pembayaran:

• Nilai besar, diselenggarakan oleh Bank Indonesia:
• Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
• Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
• Nilai kecil:
• Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), diselenggarakan oleh Bank Indonesia
• Instrumen pembayaran elektronis, diselenggarakan oleh industri (Bank dan non-Bank):
• Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK):
• Kartu kredit
• Kartu ATM/Debit
• Kartu prabayar (prepaid)
• Uang elektronik (e-money)
• Kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), diselenggarakan oleh industri (Bank dan non-Bank)

Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank saat ini terdiri dari Institusi jasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia jasa telekomunikasi.
Selain hal-hal di atas, masih terdapat instumen pembayaran lain yaitu e-wallet. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet adalahPayPal, Doku, Rakuten, dan RekBer. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia.

Komponen sistem pembayaran

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna.

• Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
• Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
• Infrastrukur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.
• Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi.
• Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan Sistem pembayaran.

Volume transaksi

Perkembangan volume transaksi BI-RTGS:

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	8,61	10,32	11,22	14,00	11,71
Nominal (juta rupiah)	42.925,97	39.622,13	34.194,45	54.169,75	45.772,96

Perkembangan transaksi SKNBI:

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	79,22	85,59	82,33	90,96	72,23
Nominal (juta rupiah)	1.400,49	1.663,98	1.559,65	1.747,70	1.442,90

Perkembangan transaksi APMK:
Account based:

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	1.103,23	1.353,81	1.561,16	1.812,08	1.461,69
Nominal (juta rupiah)	1.679,40	2.056,18	1.811,50	2.001,85	1.608,24

Kartu kredit:

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	129,29	166,74	182,62	199,04	137,81
Nominal (juta rupiah)	72,60	107,27	136,69	163,21	119,63

Perkembangan transaksi uang elektronik:

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	0,59	2,56	17,44	26,54	24,86
Nominal (juta rupiah)	5,27	76,68	519,21	693,47	617,01

Perkembangan transaksi KUPU Non-Bank:

Keterangan	2009	2010	2011*)
Volume (juta transaksi)	130,88	987,05	1.117,92
Nominal (juta rupiah)	954,31	4.230,95	5.185,26

Isu strategis

• Evaluasi ketentuan kartu kredit
• Peningkatan aspek keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit
• Peningkatan aspek prudential dalam kartu kredit
• Aspek perlindungan bagi pemegang kartu kredit (penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit)

• Migrasi chip pada kartu ATM/Debet
• Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan telah disetujui Bank Indonesia
• Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan menjadi PIN minimal 6 digit

• Peningkatan status penyelenggara KUPU sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dimana setiap penyelenggara transfer dana harus berbadan hukum.

• Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan denga perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN dalam Wawasan 2020 ASEAN. Dengan adanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara menjadi tidak ada artinya.

• Memfasilitasi pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Arah pengembangan

• Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II
• Peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai besar
• Penyesuaian terhadap standard industri keuangan internasional
• Peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
• Mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG)
• Peningkatan efisiensi investasi infrastruktur secara nasional dalam industri
• Penurunan biaya penyelenggaraan transaksi baik dari sisi industri maupun pengguna
• Interoperability 
• Peningkatan efisiensi penyelenggaraan kegiatan 
• Perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan.

4.bank indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) 

bank indonesia real time gross settlement RTGS (Real-Time Gross Settlement). Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi(settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed), di mana rekening peserta dapat di-debit / di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.Dengan sistem RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS Central Computer /RCC) di Bank Sentral (dalam hal ini Bank Indonesia untuk proses settlement. Jika proses settlement berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatisdan elektronis kepada peserta penerima. Keberhasilan proses settlement tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke perserta RTGS lainnya.Penerapan sistem RTGS di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). 

sumber: 
http://wijayantidede.blogspot.com/2013/04/tugas-iii-sistem-kliring-dan-pemindahan.html

Selengkapnya...